Hadapi MEA, Pendidikan Butuh Guru Profesional

guru-mengajar_okezone

JAKARTA – Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), peran pendidikan penting dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan guru yang profesional, termasuk juga perluasan akses, dan penguatan pendidikan vokasi.

“Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru merupakan profesi yang mengedepankan keprofesionalan. Melalui keprofesionalan guru kita cetak SDM unggul dan tangguh, serta siap bersaing di MEA,” tutur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (26/9/2016).

Menjadi guru profesional, sebut Muhadjir, butuh tiga hal. Pertama guru tersebut harus ahli, kemudian memiliki tanggung jawab sosial, dan rasa kebersamaan sesama profesi. Untuk itu, lama pendidikan guru juga menjadi aspek penting lantaran pekerjaannya tidak dapat digantikan.

Untuk Sekolah/Bimbel, miliki sekarang juga => Software Koreksi LJK Murah hanya 2,5 juta ( Klik saja )

“Jika peran guru dapat digantikan oleh orang yang bukan guru, maka pekerjaan tersebut bukanlah profesi. Untuk itu tugas seorang guru bekerja secara profesional, dan membuat perannya tidak dapat digantikan oleh yang lainnya,” ucapnya.

Pada aspek perluasan akses Muhadjir menyebut, Program Indonesia Pintar (PIP) dapat membantu anak-anak dari keluarga miskin kembali bersekolah. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan industri di era MEA diperlukan penguatan terhadap pendidikan keterampilan atau vokasi.

“Pekerja seorang juru harus memiliki keterampilan sesuai yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Pendidikan vokasi harus menghasilkan tenaga kerja yang profesional,” terangnya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu pun optimis bahwa penguatan pendidikan karakter dalam proses belajar mengajar mampu mencetak SDM yang unggul dalam menghadapi MEA. “Jika pendidikan karakter ini berhasil, maka di tahun 2045 akan menghasilkan pemuda yang berkarakter tangguh dan juga mencetak generasi cemerlang,” tandas Mendikbud. (ira)
Sumber : http://news.okezone.com/read/2016/09/26/65/1498818/hadapi-mea-pendidikan-butuh-guru-profesional

500 Sekolah Bakal Jadi Percontohan Penerapan Full Day School

Software koreksi ljk

TRIBUNJOGJA.COM – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia Muhadjir Effendy, mengatakan saat ini pihak kementerian telah memilih sedikitnya 500 sekolah untuk percontohan program “Full Day School”.

“Saat ini sudah ada 500 sekolah yang akan menjadi percontohan penerapan program ‘Full Day School’. Saat ini masih dalam tahap persiapannya,” kata Muhadjir Effendy, diwawancarai usai menjadi pembicara seminar yang digelar di Padang, Sabtu (24/9/2016).

Jumlah 500 sekolah itu, katanya, berasal dari berbagai jenjang sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat (SLTA).

Disebutkan Muhadjir, sekolah-sekolah yang akan menjadi percontohan tersebut adalah sekolah di Jakarta.

Selain 500 sekolah itu, lanjutnya, juga terdapat sekolah lain yang berinisiatif mengajukan diri untuk ikut menerapkan “Full Day School” dengan dukungan pemerintahan kabupaten/kota.

“Semoga penerapan program tersebut dapat berjalan dengan baik, dan apa tujuan yang terkandung di dalamnya bisa tercapai,” jelasnya.

Miliki sekarang juga : Klik ==> Software Koreksi LJK Murah hanya 2,5 juta

Ia menjelaskan, “Full Day School” bukan berarti peserta didik belajar seharian di sekolah. Namu,n sistem yang memastikan bahwa peserta didik bisa mengikuti kegiatan-kegiatan penanaman pendidikan karakter, salah satunya kegiatan ekstrakurikuler.

Mengingat pendidikan karakter adalah prioritas utama dalam tujuan pendidikan oleh pemerintah saat ini. Hal itu merujuk pada visi Presiden Joko Widodo, yaitu melakukan “Revolusi Mental”.

“Jadi melalui ‘Full Day School’, setelah belajar setengah hari peserta didik tidak langsung pulang ke rumah, namun dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang menyenangkan, dan membentuk karakter, kepribadian, serta mengembangkan potensi,” katanya.

Miliki sekarang juga : Klik ==> Software Koreksi LJK Murah hanya 2,5 juta

Dalam perwujudan pendidikan karakter itu, kata Muhadjir Effendy, pihak kementerian juga telah memberikan acuan bahwa dalam kegiatan pembelajaran di tiap-tiap sekolah, sebagian besar porsinya harus diisi dengan pendidikan karakter.
Untuk tingkatan Sekolah Dasar (SD) pendidikan karakter ditentukan sebesar 70 persen, SLTP sebesar 60 persen, dan SLTA sebesar 30 persen yang difokuskan pada pendidikan karakter untuk memasuki dunia kerja.

Muhadjir memaparkan ada empat poin yang menjadi inti dalam pendidikan karakter itu yaitu karakter tentang keagamaan, karakter tentang personal peserta didik, karakter sosial, serta karakter nasionalisme. (kompas.com)

Sumber : http://jogja.tribunnews.com/2016/09/26/500-sekolah-bakal-jadi-percontohan-full-day-school

Menjadi Guru Bukan Cuma Pekerjaan, tetapi …

guru

BERKAT didikan guru, muncul generasi muda calon penerus bangsa. Alasan itulah yang mendasari Ayu Lestari ingin menjadi guru. Ia ingin menjadi guru yang menjadi idaman bagi anak didiknya. Yang bisa berperan sebagai guru, orang tua, teman, sahabat, maupun saudara kepada siswanya.

“Saya ingin mengajar terhadap anak-anak yang susah mendapatkan pendidikan atau tidak mampu, sampai ke anak-anak yang mudah untuk mendapatkan pendidikan,” ujar mahasiswi Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon itu.

Menurut Ayu, pendidikan itu penting untuk membina anak bangsa menjadi generasi yang unggul dan bermanfaat. Memahami betapa pentingnya peran guru sebagai pilar membangun moral generasi muda bangsa, Ayu menilai pribadi unggul pada idealisme guru dalam arti kemurniaan pengabdian untuk mendidik adalah yang utama.

 

Miliki sekarang juga : Software Koreksi LJK Murah hanya 2,5 juta

“Guru itu cermin keteladan bagi anak didiknya. Maka, kemampuan, kecerdasan, kasih sayang, dan segala bentuk pemahaman kepada anak didik harus dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati,” katanya.

Ditambahkannya, guru bukan sekadar pekerjaan, tapi lebih dari sebuah pengabdian. Pengabdian kepada Allah SWT, pengabdian kepada masyarakat, pengabdian kepada siswa, yang membutuhkan bantuan dalam menggapai beragam ilmu pengetahuan. Juga pengabdian kepada masyarakat sebagai warga negara untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan anak bangsa.

Menurutnya, kalau dulu para pahlawan berjuang dengan mengangkat senjata, sekarang dalam mengisi kemerdekaan, para guru berjuang mengangkat pena demi mengangkat derajat dan martabat generasi penerus bangsa agar tidak tertinggal oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. “Agar dapat bersaing dalam perputaran roda kehidupan di jaman yang terus maju ini,” pungkasnya. (mik)

Sumber : http://www.radarcirebon.com/guru-bukan-cuma-pekerjaan-tetapi.html

Jokowi Segera Kembangkan Sekolah dan Pelatihan Kejuruan

jokowi

Jakarta – Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas membahas pendidikan dan pelatihan vokasi atau kejuruan. Dalam rapat itu, Jokowi memaparkan data soal tingginya angka pengangguran di usia muda.

“Sesungguhnya kita memiliki kekuatan yang besar yaitu 60 persen penduduk kita adalah anak muda. Ini kekuatan kalau kita bisa mengelola, kalau kita bisa

Memanfaatkan potensi kekuatan ini,” ujar Jokowi dalam rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Menurut Jokowi, jumlah tersebut akan meningkat menjadi 195 juta penduduk usia produktif pada tahun 2040. Angka yang besar ini akan menjadi potensi penggerak produktivitas nasional apabila disiapkan dari sekarang.

“Namun sebaliknya jika tidak disiapkan dengan baik, juga akan jadi potensi masalah. Utamanya potensi pengangguran di usia muda,” lanjut Jokowi.

Miliki segera : Software Koreksi LJK Murah hanya 2,5 juta

Untuk itu, pemerintah akan fokus menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga bisa mengejar ketertinggalan negara lain. Jokowi memaparkan data 2010 soal tingkat pengangguran usia muda 15-19 tahun pada level 23,23 persen, dan angka ini meningkat menjadi 31,12 persen di akhir 2015.

Sementara ditinjau dari latar belakang pendidikan, pengangguran terbesar adalah mereka yang lulusan SMK (9,84 persen). Angka itu lebih tinggi dari pengangguran lulusan SMA (6,95 persen), SMP (5,76 persen) dan SD (3,44 persen), dari 7,56 juta total pengangguran terbuka 20,76 persen berpendidikan menurut data BPS.

“Saya minta dilakukan perombakan dan langkah perbaikan yang konkret terhadap sistem pelatihan dan vokasi ini. Kita harus lakukan lagi reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi,” ucap Jokowi di depan menterinya.

Salah satu upayanya menyiapkan sekolah atau pelatihan kejuruan sesuai degan kebutuhan dunia usaha, karena itu penting ada sinergi antara dunia usaha dengan pendidikan dan pelatihan kejuruan.

“Fokus pada pengembangan SMK, sektor unggulan seperti maritim, pariwisata, pertanian dan industri kreatif. Semuanya harus terintegrasi dan penyelenggaran pelatihan vokasi dan pendidikan ini mulai dari SMK, kursus-kursus di BLK,” ujar Jokowi.

“Kemudian aturan yang mempermudah pembukaan sekolah keterampilan swasta, ini harus semua terintegrasi sehingga betul-betul apa yang saya sampaikan tadi bisa dikejar,” imbuhnya.
(miq/Hbb)

Sumber : http://news.detik.com/berita/3297306/jokowi-segera-kembangkan-sekolah-dan-pelatihan-kejuruan

Lebih baik memberikan siswa PR membuat tempe di rumah daripada menjawab soal akademis.

Software Koreksi LJK

BANJARMASINPOST.CO.ID, PURWAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, yang meminta guru tidak memberikan pekerjaan rumah akademis untuk siswanya.

“Saya kira itu baik. Memang seharusnya seperti itu,” kata Muhadjir dalam siaran pers, Kamis (8/9/2016), seperti dikutip Antara.

Mendikbud mendorong agar sekolah-sekolah di daerah menerapkan sistem atau konsep serupa, seperti yang diterapkan di Purwakarta.

Meski menyatakan setuju kebijakan sekolah tidak memberikan pekerjaan rumah (PR) akademis tersebut, ia menyatakan, Kemendikbud tidak perlu membuat aturan yang mewajibkan hal tersebut.

Miliki segera : Software Koreksi LJK Murah hanya 2,5 juta

Sebab, sekolah-sekolah saat ini berada di dalam wilayah otonomi pemerintah daerah.
“Itu (urusan mengeluarkan peraturan untuk sekolah) wewenang kepala daerah. Tapi, semua kebijakan baik untuk pendidikan yang lebih bagus, pasti akan kami dukung,” katanya.

Sementara itu, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 421.7/2016/Disdikpora tentang Pemberian Tugas Kreatif Produktif Pengganti Pekerjaan Rumah dan Larangan Karya Wisata yang melarang sekolah memberikan PR akademis kepada siswa, mulai dari jenjang SD sampai SMA.

Dari pada memberikan PR akademis kepada siswa, Dedi lebih menganjurkan guru memberikan tugas yang bersifat praktik, atau penerapan dari pelajaran yang telah diperoleh di sekolah.

Misalnya, untuk mata pelajaran Biologi, guru dapat meminta siswa untuk membuat tempe atau menanam kacang hijau di kapas.

Sedangkan untuk pelajaran matematika, misalnya, siswa dapat diminta menghitung luas kandang hewan ternak yang ada di sekitar rumah.

“PR yang bersifat kreatif dan produktif bisa menjadikan siswa kita mandiri. Jangan melulu anak diajak belajar teori di dalam kelas. Suasana belajar mengajar di sekolah harus jadi tempat yang menyenangkan,” kata Dedi. (*)

Sumber : http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/09/13/lebih-baik-berikan-siswa-pr-membuat-tempe-daripada-menjawab-soal-akademis

Lebih Baik Berikan Siswa PR Membuat Tempe Daripada Menjawab Soal Akademis

Software Koreksi LJK

BANJARMASINPOST.CO.ID, PURWAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, yang meminta guru tidak memberikan pekerjaan rumah akademis untuk siswanya.

“Saya kira itu baik. Memang seharusnya seperti itu,” kata Muhadjir dalam siaran pers, Kamis (8/9/2016), seperti dikutip Antara. Mendikbud mendorong agar sekolah-sekolah di daerah menerapkan sistem atau konsep serupa, seperti yang diterapkan di Purwakarta.

Meski menyatakan setuju kebijakan sekolah tidak memberikan pekerjaan rumah (PR) akademis tersebut, ia menyatakan, Kemendikbud tidak perlu membuat aturan yang mewajibkan hal tersebut. Sebab, sekolah-sekolah saat ini berada di dalam wilayah otonomi pemerintah daerah.

“Itu (urusan mengeluarkan peraturan untuk sekolah) wewenang kepala daerah. Tapi, semua kebijakan baik untuk pendidikan yang lebih bagus, pasti akan kami dukung,” katanya. Sementara itu, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 421.7/2016/Disdikpora tentang Pemberian Tugas Kreatif Produktif Pengganti Pekerjaan Rumah dan Larangan Karya Wisata yang melarang sekolah memberikan PR akademis kepada siswa, mulai dari jenjang SD sampai SMA.

Miliki segera : Software Koreksi LJK Murah hanya 2,5 juta

Dari pada memberikan PR akademis kepada siswa, Dedi lebih menganjurkan guru memberikan tugas yang bersifat praktik, atau penerapan dari pelajaran yang telah diperoleh di sekolah. Misalnya, untuk mata pelajaran Biologi, guru dapat meminta siswa untuk membuat tempe atau menanam kacang hijau di kapas. Sedangkan untuk pelajaran matematika, misalnya, siswa dapat diminta menghitung luas kandang hewan ternak yang ada di sekitar rumah.

“PR yang bersifat kreatif dan produktif bisa menjadikan siswa kita mandiri. Jangan melulu anak diajak belajar teori di dalam kelas. Suasana belajar mengajar di sekolah harus jadi tempat yang menyenangkan,” kata Dedi. (*)

Sumber & foto : http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/09/13/lebih-baik-berikan-siswa-pr-membuat-tempe-daripada-menjawab-soal-akademis

PGRI Dukung Pendidikan Karakter Anak

Software Koreksi LJK

JAKARTA–Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memberikan apresiasi atas kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengangkat pendidikan karakter menjadi program utama. Kebijakan tersebut ditetapkan sebagai upaya menyiapkan generasi muda tangguh dan berkarakter kuat dalam menghadapi perkembangan zaman.

“Presiden telah mengamatkan dalam Nawa Cita untuk menempatkan pendidikan karakter pada pendidikan dasar menjadi bagian penting, dengan proporsi untuk SD 70 persen dan SMP 60 persen. Untuk menerjemahkan amanat tersebut, kami tempatkan pendidikan karakter menjadi program prioritas Kemendikbud,” papar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam dialog pendidikan dengan PGRI di Jakarta, Kamis (8/9).‎

Dikatakannya, kurikulum yang berlaku saat ini memerlukan perhatian pada penambahan proporsi pendidikan karakter tanpa harus merombak kurikulum. Untuk itu Kemendikbud menetapkan Program Penguatan Karakter (PPK) dengan menambahkan durasi waktu anak didik di sekolah ataupun di luar sekolah dalam tanggungjawab sekolah sebagai rumah kedua.

Baca Juga : Software Koreksi LJK mulai 2.5 juta

Dengan adanya PPK, kata mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini diharapkan bisa menciptakan suasana belajar mengajar yang aman dan kondusif, sehingga para siswa merasa senang belajar di sekolah. Penempatan sekolah sebagai rumah kedua juga diharapkan agar siswa bisa mengisi waktunya di sekolah dengan berbagai kegiatan yang positif.

“Kegiatan para siswa di luar jam mengajar tersebut dalam bimbingan dan pengawasan sekolah,” terangnya.

‎Sementara Plt. Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menyampaikan apresiasi kepada Kemendikbud telah mengangkat pendidikan karakter menjadi program prioritas pendidikan dan kebudayaan. PGRI mendukung dan menyambut baik tentang penempatan pentingnya pendidikan karakter dalam program pendidikan dan kebudayaan.

“Pendidikan karakter merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dalam proses pendidikan dan kebudayaan, dan menjadi bagian dalam proses belajar mengajar di sekolah,” tandas Unifah.‎‎ (esy/jpnn)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2016/09/09/466251/PGRI-Dukung-Pendidikan-Karakter-Anak-

Mendikbud Gulirkan Wacana Sabtu Minggu Libur Sekolah

Software Koreksi LJK

MALANG – Saat berkunjung ke Kantor Malang Post (Jawa Pos Group), Minggu (4/9), Mendikbud Muhadjir Effendy menyampaikan gagasan hari Sabtu dan Minggu menjadi hari libur sekolah nasional.

Wacana tersebut mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak. Salah satunya Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kota Malang, Dra. Zubaidah, MM.

Namun Zubaidah mewanti-wanti jika wacana tersebut diberlakukan, harus memperhatikan kebiasaan yang telah diterapkan di masing-masing daerah.

Selama ini, kata dia, hari Sabtu dimanfaatkan oleh guru untuk mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi. Sedangkan oleh siswa, hari Sabtu dimanfaatkan untuk kegiatan ekstrakurikuler.

“Intinya kami (Dinas Pendidikan) menyambut baik apa yang menjadi wacana dan kebijakan menteri. Tinggal bagaimana penyesuaiannya saja, dengan kebijakan atau kebiasaan yang sudah diberlakukan di masing-masing daerah,” bebernya kepada Malang Post.

Muhadjir beralasan, libur hari Sabtu dan Minggu dapat memberi kesempatan kepada siswa yang ingin menikmati waktu berkumpul bersama keluarga.

Sekaligus juga menjadi ajang siswa mengembangkan bakat minat mereka dengan bergabung dalam organisasi.

Wacana soal libur hari Sabtu dan Minggu, kata Muhadjir, merupakan bagian dari rencana penerapan sekolah dengan pendidikan karakter.

Baca Juga : Software Koreksi LJK mulai 2.5 juta 

Mantan rektor UMM itu menjelaskan, materi akan dimampatkan di hari Senin hingga Jumat, sehingga Sabtu dan Minggu bisa dimanfaatkan untuk aktivitas lain.
Bahkan juga bisa digunakan untuk refreshing keluarga, dengan memanfaatkan libur dua hari.

“Pendidikan karakter tidak membuat siswa belajar seharian. Ada jam untuk melaksanakan kegiatan menyenangkan, seperti pengembangan minat dan bakat, mengaji atau membaca buku fiksi,” terangnya.

Muhadjir menjelaskan, aktivitas menyenangkan itu tergantung dari konsep yang digagas masing-masing sekolah.

Zubaidah menjelaskan, Kota Malang sebenarnya tidak asing dengan konsep tersebut.
Selama ini sebagian besar sekolah memberlakukan jam belajar mengajar, semenjak pagi hingga sore hari.

“Ada beberapa sekolah yang pulang jam dua siang, ada juga yang jam lima sore,” terangnya.

Apabila wacana libur hari Sabtu dan Minggu mulai diberlakukan, maka sekolah perlu menggeser rapat koordinasi dan evaluasi, antara guru dan siswa di antara hari Senin hingga Jumat.

Hal yang sama juga berlaku untuk kegiatan ekstra kurikuler. “Bisa jadi disisipkan juga dengan aktivitas menyenangkan seperti yang disebutkan pak menteri,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 5 Kota Malang, Burhanuddin, M.Pd mengaku senang jika memang wacana tersebut akan diberlakukan menjadi kebijakan.

Dia mencontohkan di Kota Surabaya dan seluruh sekolah di DKI Jakarta sudah menerapkan hal tersebut.

“Kalau di sana bisa, kenapa kita tidak bisa? Toh kurikulumnya sama, metode pembelajarannya sama saja. Artinya, semua sekolah bisa lah menerapkan hal itu,” urainya.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) jenjang SMP Kota Malang itu menyebutkan, jika kebijakan itu berimbas pada full day school, ia merasa Kota Malang sudah siap melaksanakan hal tersebut.

“Misal di tempat saya saja, setiap hari anak-anak pulang jam setengah lima sore, setiap hari Senin sampai Jumat. Sedangkan Sabtu sampai jam setengah sebelas,” bebernya.

Berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler, lanjut Burhan, selama ini sudah dimampatkan di hari Selasa, Rabu dan Sabtu.

Ia menyebutkan, banyaknya kegiatan ekstra di SMPN 5 tidak memungkinkan jika seluruhnya berlangsung di hari Sabtu.

Sementara rapat koordinasi dan evaluasi, selama ini dilangsungkan setiap hari Senin, selepas upacara dengan durasi maksimal 30 menit.

“Saya kira tidak akan ada masalah kalau benar menjadi kebijakan. Karena memang guru dan siswa perlu banyak waktu untuk keluarga, dua hari saja cukup untuk refresh beban pikiran mereka,” ucapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Ir. Budi Iswoyo juga mendukung penerapan libur nasional sesuai dengan wacana dari Mendikbud.

“Kalau itu merupakan suatu kebijakan dari kementerian, pastinya yang di daerah siap mengimplementasikannya,” ujar Budi kepada Malang Post, kemarin.

Hal yang sama disampaikan Kepala SMAN 1 Gondanglegi, Drs. Sulaiman M.Pd, yang mendukung wacana itu.

Kendati demikian, hal ini tentunya harus dikaji terlebih dahulu mekanismenya, sebelumnya disosialisasikan lalu diterapkan.

“Bila hal ini menjadi suatu kebijakan, maka harus didukung. Namun, pelaksanasnya harus disosalisasikan terlebih dahulu. Supaya para guru, murid dan orangtua tidak kaget,” tuturnya terpisah.

Lantaran selama ini, sambung dia, masyarakat masih terbiasa pola lama yakni Sabtu mengantarkan anaknya sekolah.

Begitupula dengan siswa dan guru, yang masih mengajar pada hari Sabtu.
“Selama kebijakan ini bermanfaat dan tidak merusak sistem pendidikan, tentunya harus didukung. Pastinya Bapak Mendikbud memiliki hasil analis maupun kajian mengenai manfaat full day school serta libur nasional Sabtu Minggu ini,” pungkasnya. (nia/big/han/sam/jpnn)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2016/09/06/465463/Mendikbud-Gulirkan-Wacana-Sabtu-Minggu-Libur-Sekolah-

Foto : Radar Banten

Sri Mulyani Kecewa Anggaran Pendidikan Tak Dirasakan di Daerah

Sri mulyani kecewaJAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku kecewa lantaran aliran dana pendidikan sebesar 20 persen setiap tahunnya tidak dirasakan oleh sekolah-sekolah di daerah hingga saat ini. Bahkan, hingga saat ini masih banyak terdapat daerah dengan tingkat kerusakan sekolah yang cukup parah.

“Persoalan Indonesia bukankah hanya anggarannya, namun juga perlu dilihat efektivitas dari anggaran tersebut. Kita lihat anggaran pendidikan 20 persen sejak 10 tahun yang lalu. Sekarang kita lihat bahkan ada sekolah yang tidak ada atapnya, tidak ada jendelanya,” kata Sri Mulyani di ruang rapat Badan Anggaran, Selasa (30/8/2016) malam.

Untuk itu, pada tahun 2017, Kementerian Keuangan akan lebih ketat dalam pengawasan anggaran. Pemanfaatan anggaran dilakukan berdasarkan outlook, bukan berdasarkan APBNP 2016.

“Kalau pinjaman sudah 3 persen kami tidak mau melakukan pinjaman dan melanggar UU. Lalu untuk tahun 2017, base line kita bukan APBNP tapi outlook. Karena sebenarnya belanja kita itu naik sekitar 9 persenan,” tutupnya.
Sumber : http://economy.okezone.com/read/2016/08/31/20/1477298/sri-mulyani-kecewa-anggaran-pendidikan-tak-dirasakan-di-daerah

Ini 7 Arah Kebijakan Sektor Pendidikan Tahun 2017

Software Koreksi LJK

JAKARTA- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi mengungkapkan, ada tujuh arah kebijakan pembangunan pendidikan pada 2017 mendatang.

Pertama, memenuhi pembiayaan kegiatan prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 untuk pencapaian Nawacita.

“Penekanan pada upaya peningkatan kualitas pembelajaran di semua jenjang dan jalur pendidikan, baik negeri maupun swasta, dengan kesenjangan kualitas yang semakin kecil,” tutur Muhadjir, Jumat (2/9).

Arah kebijakan pendidikan selanjutnya adalah memberikan perhatian lebih besar pada daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Ketiga, memastikan masyarakat miskin dan kelompok marjinal lebih mudah mengakses layanan pendidikan dengan memerhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Keempat, memanfaatkan anggaran pembangunan pendidikan semaksimal mungkin dirasakan oleh masyarakat.

“Selanjutnya,‎ mastikan keterlibatan publik secara maksimal. Keenam, memperkuat tata kelola pembangunan pendidikan dan kebudayaan dan terakhir pelaksanaan anggaran secara transparan serta akuntabel,” terangnya.

Selain menyampaikan arah kebijakan pembangunan pendidikan, Mendikbud juga menyampaikan tujuh arahan kebijakan pembangunan kebudayaan tahun 2017. Arah kebijakan tersebut adalah meningkatkan pemahaman publik akan arti penting dari nilai-nilai luhur sejarah dan budaya bangsa dan relevansinya bagi kehidupan masakini di berbagai sektor.

Bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga baik dalam negeri maupun lembaga negara lain untuk meningkatkan toleransi dan meredam kekerasan sektarian.

Kemudian meningkatkan pendidikan seni dan budaya sejak usia dini, menyediakan sarana dan prasarana kesenian baik untuk keperluan produksi maupun apresiasi, mengembangkan sistem registrasi dan pengelolaan warisan budaya yang efektif. Juga membuka pusat-pusat kegiatan seni dan budaya (rumah budaya) di daerah pinggiran, meningkatkan promosi budaya antar daerah.

“Kami juga akan mengembangkan indeks pembanguan manusia (IPM/HDI) untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di bidang kebudayaan,” ujarnya.

Sumber : (esy/jpnn) http://www.jpnn.com/read/2016/09/02/464839/Ini-7-Arah-Kebijakan-Sektor-Pendidikan-Tahun-2017-